Minat untuk menjadi PNS/ASN masih sngat tinggi dilihat dari ramainya peserta tes CPNS beberapa waktu lalu.

Akun Twitter @PNS_Ababil seringkali mencuitkan tentang kehidupan abdi negara dari sudut pandang seorang PNS.

Berikut adalah beberapa potret kehidupan PNS yang dimulai dari proses rekrut :

Rekrutmen PNS semakin ketat penjaringannya, alur seleksi yang panjang dan melelahkan seperti ditampilkan di website https://sscn.bkn.go.id/alur.php . Dengan seleksi yang ketat ini diharapkan akan didapatkan ASN/PNS yang berkualitas.

Setelah dinyatakan lolos seleksi dan mendapat NIP maka akan menyandang status CPNS dengan gaji 80 % dan wajib mengikuti diklat Prajabatan atau sekarang dengan nama Latsar.

Pandemi COVID 19 mengakibatkan berhentinya kegiatan perjalanan Dinas luar daerah. Perjalanan dinas dari daerah paling banyak biasanya ke instansi pusat di Jakarta. Tujuan kegiatan perjalanan dinas ini antara lain koordinasi, studi banding, menghadiri seminar, raker atau rakor, mengikuti soasialisasi maupun pelatihan. Bagi para PNS perjalanan dinas ini sangat menarik karena bisa jalan – jalan, dapat uang saku, selain dapat ilmu tentunya 😀

Pandemi virus corona mengakibatkan pemerintah pusat maupun daerah terpaksa harus melaksanakan refocusing anggaran. Penanganan COVID -19 ini memang membutuhkan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan, APD, bantuan untuk masyarakat terdampak dan lain – lain. Sementara itu dari sisi pendapatan seperti pajak hotel dan restoran berkurang drastis.

Beberapa landasan untuk refocusing anggaran antara lain :

  • Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
  • Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Desease 2019 (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional

Untuk pekerjaan yang sudah ada perikatan seperti kontrak atau surat perjanjian, jika terjadi perubahan anggaran maka harus melakukan addendum kontrak bila memungkinkan. Landasan yang bisa digunakan adalah SE bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa terhadap penyesuaian anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disesase-2019 (COVID-A9)