Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau sebelumnya bernama e-government adalah sebuah usaha penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam instansi pemerintah. Impementasinya pada administrasi pemerintah dan pelayanan publik.

Salah satu aspek infrastruktur penunjang sistem ini adalah tersedianya pusata data (data center) untuk menampung aplikasi yang ada.

Beberapa aplikasi umum yang dipakai oleh seluruh satuan kerja pemerintahan sekarang sudah mulai disediakan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, masing instansi pada pemerintah pusat maupun daerah mengembangkan aplikasinya sendiri – sendiri.

Aplikasi terpusat memudahkan integrasi dan memperkecil kesenjangan penerapan teknologi masing- masing daerah. Walaupun terkadang aplikasi terpusat ini mengalami masalah ketika diakses bersamaan. Infrastruktur pusat data belum mampu meladeni permintaan akses dalam jumlah besar.

Ada juga aplikasi khusus seperti, sistem absensi, sistem kinerja dan sistem informasi sektoral lainnya yang dikelola instansi beserta pusat datanya. Mengelola pusat data khususnya bagi pemerintah daerah setidaknya harus memiliki infrastruktur seperti ruang server, jaringan, dan yang paling penting sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Strategi pengelolaan pusat data pada pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspek resiko dan perubahan sistem yang terus berkembang.

Agar pemerintahan berbasis elekronik dapat terintegrasi dengan baik, dibutuhkan juga infrastruktur SPBE yang handal dan terintegrasi. Infrastruktur SPBE meliputi :

  1. Jaringan komunikasi intra pemerintah terpusat
  2. Pusat data (data center) terpusat
  3. Koneksi internet terpusat dan perangkat pendukung lainnya.

Jaringan intra pemerintah bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi dan topologi daerah. Ada beberapa pilihan dalam mengembangkan jaringan intra pemerintah, misalnya sewa jaringan atau membangun sendiri. Sistem sewa biasanya menggunakan jaringan metro atau VPN IP.

Membangun sendiri intra pemerintah terutama yang menggunakan media fiber oftik memiliki beberapa kelebihan yaitu :

  • Mendapat kecepatan jaringan yang lebih tinggi, dimana dengan kecepatan yang lebih cepat ini jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk mengakses seluruh aplikasi yang ada, menyebarkan koneksi internet, integrasi dengan perangkat IP Cam maupun IoT lainnya.
  • Keleluasaan pengelolaan jaringan seperti manajemen bandwidth maupun manajemen user
  • Kemanan informasi dalam jaringan

Infrastruktur SPBE yang terpusat dapat menghemat anggaran teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah daerah.

Ruang server adalah tempat yang didesain untuk menempatkan server -server atau dikenal juga dengan pusat data (data center). Permendagri no 90 tahun 2019 sudah menempatkan satu nomenklatur urusan Kabupaten/ Kota dengan nama sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah.

Untuk menjaga keamanan informasi pada ruang server maka harus dibuatkan satu SOP sebelum masuk ruang server. Berikut adalah contoh SOP masuk ruang server :

Baca juga :

  1. Strategi pengelolaan ruang server Pemerintah Daerah
  2. Kecerdasan Buatan dalam bidang Pemerintahan
  3. Permasalahan adopsi aplikasi atau sistem informasi bagi Pemerintah Daerah