Instansi Pemerintah pusat maupun daerah mengelola banyak sekali aplikasi untuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Aplikasi dibuat dengan tujuan mempermudah pekerjaan. Namun terkadang aplikasi ini juga menambah masalah baru karena kendala teknis, perubahan regulasi, input data dan duplikasi data karena tidak ada integrasi.

Berikut singkatan aplikasi yang umum di kalangan ASN, SAKIP, WBS, SIPKD, SIPD, SIMDA, SIKN, SIMAYA, SIAK, SIMRAL, SIPPEDA, SISMONTEPRA, JDIH, E-KINERJA, SISMIOP, SIKDA, SICANTIK, E-LAPOR dan SI lainnya. Belum lagi sistem informasi yang dibuat hanya untuk keperluan proyek perubahan diklat PIM.

Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk keperluan pengadaan barang /jasa pemerintah. Aplikasi ini diinstall pada server yang di kelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada instansi baik pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan adanya aplikasi ini maka proses lelang manual yang sering bermasalah perlahan berubah menjadi lebih transparan dan kredibel.

Sejarah LPSE Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng sudah menginstall aplikasi SPSE versi 2.3 pada server pada tahun 2012. Ini merupakan aplikasi pertama yang menggunakan server sendiri untuk diakses publik.

Tahap instalasi masih dibantu oleh tim IT dari LKPP menggunakan remote akses. Pengelola LPSE pelan pelan memahami alur dari aplikasi ini.

LPSE memiliki standar Operating Pocedure yang jelas mengenai pengelolaan sistem, pengelola, hak akses, back up data, eskalasi permasalahan, manajemen perubahan dan resiko keamanan informasi.

Selanjutnya aplikasi ini terus diperbaharui ke versi 3 dan 4 mengikuti perubahan regulasi dan kemudahan penggunaan. SPSE juga mulai diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti rencana umum pengadaan untuk memudahkan pengguna.

Standarisasi diperlukan untuk menjamin aplikasi tetap aman dan berfungsi dengan baik.

Tidak banyak aplikasi pemerintahan yang bisa terus berkembang untuk penyempurnaan. Arah kebijakan anggaran dan adanya mutasi pejabat pengelola terkadang mempersulit pengembangan aplikasi.

Baca juga :

  1. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah
  2. Kecerdasan Buatan dalam Aplikasi Pemerintah

Tinggalkan Balasan