Hampir semua instansi pemerintah memiliki aplikasi untuk pelayanan publik atau administrasi pemerintahan. Aplikasi diharapkan bisa menjadi solusi untuk efisiensi dan kecepatan birokrasi.
Metode pengembangan aplikasi pada instansi pemerintah umumnya menggunakan jasa pihak ketiga. Diawali dari proses perencanaan, pengadaan dan implementasi. Pengembangan aplikasi umumnya di lakukan oleh pihak ketiga. Sementara pada saat aplikasi sudah selesai dikerjakan dan mulai digunakan
Bagi instansi yang memiliki tim programmer maka ada juga yang membuat sendiri aplikasinya. Terkadang instansi pemerintah kesulitan untuk mengelola tugas – tugas programmer karena ada perbedaan budaya antara software house swasta dengan instansi pemerintah.
Devops adalah singkatan dari Develover Operational. Devops merupakan sebuah cultutre dalam siklus pengembangan perangkat lunak (Software Develovment Life Cycle). Devops adalah perkembangan dari SDLC yang sudah ada sebelumnya, yaitu Waterfall dan Agile
Kendala implementasi Devops pada instansi Pemerintah :
a. Belum ada talenta digital dari tingkat pimpinan yang memahami tahapan dari Devops. Agar budaya devops bisa berhasil, dibutuhkan pimpinan yang mengerti proses bisnis dari develover dan operasional.
b. Keterbatasan waktu bekerja. Instansi pemerintah umumnya memiliki waktu bekerja yang jelas yang di awali dengan apel pagi dan apel sore. Sementara itu pekerjaan Devops umumnya tidak mengenal waktu.
Sementara itu, aplikasi administrasi pemerintahan yang paling sering digunakan dan pengguna paling banyak yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sudah menerapkan sistem micro service. SIPD sekarang sudah berbasis cloud Native dan berjalan pada infrastruktu HCI.
Komentar Terbaru