Friday , 18 August 2017
Home » E-Government » Membangun Website Resmi Pemerintah Daerah

Membangun Website Resmi Pemerintah Daerah

Indikator awal bagi pemerintah daerah telah menerapkan e-goverment di daerahnya adalah memiliki website. Saat ini hampir semua Kabupaten/Kota di seluruh indonesia sudah memiliki minimal 1 website.

Regulasi

Tidak ada regulasi yang secara langsung mewajibkan pemerintah daerah untuk memiliki sebuah situs web. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang  Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Daerah hanya mengatur tentang tata cara penamaan domain untuk instansi pusat dan daerah. Misalnya untuk Kabupaten Buleleng penamaan domainnya harus sesuai dengan format htpp://www. [buleleng][kab].go.id.

website resmi pemerintah

Pengelolaan

Pengelolaan sebuah website pemerintah meliputi pengelolaan dari segi teknologi, infrastruktur dan pengelolaan konten. Dengan adanya otonomi daerah maka pengelolaan situs web dilakukan oleh SKPD yang berbeda – beda. Secara umum situs web dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) atau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan ada juga dikelola oleh Bagian Pemerintahan atau Bagian Humas dan Protokol.

  • Rekanan Penuh

Dalam metode rekanan penuh, semua komponen  seperti domain, server hosting, konten manajemen sistem (CMS)  semua di kelola oleh rekanan dalam satu paket pengadaan. Instansi pengelola tidak membutuhkan banyak tenaga  hanya seorang administrator konten. Penanganan masalah keamanan juga diserahkan kepada rekanan dalam kontrak setahun. Kekurangan sistem ini adalah ketika ada penambahan atau pengurangan fitur harus berhubungan dengan rekanan dan apabila tidak disepakati di awal rekanan akan meminta biaya jasa untuk itu.

  • Domain dan Server dikelola dinas sedangkan pembuatan desain dan CMS oleh rekanan.

Apabila Pemerintah Daerah sudah memiliki data center dan infrastruktur jaringan termasuk koneksi internet yang memadai metode ini bisa diambil. SKPD pengelola hanya menyediakan dan mengelola server serta pengelolaan dari konten. Sementara untuk desain web dan fitur lainnya diat oleh rekanan.

  • Semua komponen di kelola oleh SKPD

Metode ini digunakan apabila infrastruktur teknologi informasi sudah memadai dan tim pengelola juga sudah memadai.

Content Management System (CMS)

Situs web yang dinamis memerlukan sebuah aplikasi sistem manajemen konten (CMS) untuk mengelola isi website. Ada dua jenis CMS yang umum digunakan yaitu CMS  dikembangkan sendiri (self developed) dan CMS berbasis Open Source. CMS dikembangkan menggunakan software pembuat website tertentu sedangkan yang berbasis open source seperti Joomla, Mambo, Drupal, WordPress dan lain – lain. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing. CMS yang dikembangkan sendiri memiliki tingkat keamanan yang lebih baik karena kode sumber-nya tertutup dan hanya diketahui oleh pengembangnya. Kekurangannya adalah sulitnya pengembangan di kemudian hari. Pada CMS open source pengelola harus rajin melakukan pembaharuan terhadap versi yang digunakan untuk meningkatkan fitur keamanannya.

 

About budarsa

Bloger tahap belajar. Bekerja sebagai pegawai di pemkab Buleleng, Bali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*