Friday , 18 August 2017
Home » Blog » Urgensi Keamanan Informasi Bagi Instansi Pemerintah

Urgensi Keamanan Informasi Bagi Instansi Pemerintah

keamanan informasi

Teknologi informasi kini telah banyak dimanfaatkan oleh instansi pemerintah baik itu untuk pelayanan publik maupun untuk keperluan intern instansi. Teknologi informasi membuat proses pemerintahan menjadi lebih cepat, efisien dan akun-tabel. Proses pemerintahan tanpa tumpukan kertas (paperless), transparan serta birokrasi yang lebih sederhana bisa dicapai dengan memanfaatkan pemerintahan elektronik (e-gov).

Berbicara keamanan informasi bagi instansi pemerintah tidak lagi sekedar bagaimana agar website resminya tidak di-hack atau bagaimana agar dokumen tidak kena virus. Tetapi bagaimana agar data atau informasi apapun yang dikelola selalu tersedia dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Informasi merupakan aset dari suatu organisasi.

Berikut adalah aspek – aspek keamanan informasi yang harus diperhatikan :

  1. Confidentiality  (kerahasiaan):  aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan.
  2. Integrity  ( Integritas) :  aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integritas ini.
  3. Availability( Ketersediaan) : aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait ( aset yang berhubungan bilamana diperlukan)
  4. Authentication (Otentikasi) : aspek yang menjamin agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang dimintai informasi. Artinya informasi yang diterima benar dari orang yang dikehendaki.
  5. Non Repudiation (Nirsangkal) : merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim informasi. Si pengirim tidak dapat mengelak dialah yang mengiriim informasi tersebut.
  6. Authority :  aspek yang menjamin informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak.
  7. Access Control (kontrol akses) : Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Aspek ini berhubungan dengan aspek Authentication dan Privacy. Access Control seringkali dilakukan dengan kombinasi user id dan password atau dengan mekanisme lainnya.

Mengingat banyaknya aspek keamanan informasi yang mesti diperhatikan, maka sangat penting bagi instansi pemerintah untuk menyusun langkah – langkah untuk melindungi aset instansi nya. Perlindungan terhadap informasi ini melibatkan manusia, proses dan teknologi.  (bersambung)

About budarsa

Bloger tahap belajar. Bekerja sebagai pegawai di pemkab Buleleng, Bali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*