Saturday , 25 November 2017
Home » Kabupaten Buleleng » Tantangan Pengembangan e-Government di Kabupaten Buleleng

Tantangan Pengembangan e-Government di Kabupaten Buleleng

tik kabupaten buleleng

Otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih luas. Pemerintah Daerah bisa merencanakan sendiri program – program prioritas apa saja yang akan dikembangkan. Begitu juga dalam hal kebijakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menunjang proses pemerintahan. Dengan menggunakan TIK secara tepat dalam proses pemerintahan, maka proses pemerintahan akan dapat berjalan dengan lebih cepat, efektif dan efisien yang pada akhirnya penyerapan anggaran lebih optimal.

Tingkat penerapan TIK atau e-goverment masing – masing Pemerintah Daerah di Indonesia berbeda – beda tergantung kebijakan yang terapkan.

Regulasi

Landasan kerja aparatur sangat tergantung dari peraturan perudang-undangan yang berlaku. Untuk menerapkan e-government yang menyeluruh di Kabupaten Buleleng diperlukan peraturan daerah yang khusus mengatur perencanaan sampai dengan penerapan e-government.

Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah menyusun Blue Print tentang e- government yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan E-government Pemerintah Kabupaten Buleleng 2008 -2012 yang pada saat itu disusun oleh Kantor Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kabupaten Buleleng pada waktu itu. Cetak biru ini diharapkan menjadi landasan dalam pembangunan pemerintahan elektronik di Kabupaten Buleleng dalam rentang lima tahun. Walaupun sudah tertuang dalam blue print namun belum kegiatan dapat terealisasi semuanya.

Pemerintah Kabupaten terdiri dari beberapa SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing – masing. SKPD tentu akan mendahulukan kegiatan yang berkaitan dengan tupoksinya sehingga menyebabkan adanya keengganan memberikan data/informasi dengan SKPD lainnya. Hal ini menyebabkan tidak terciptanya integrasi data/informasi seluruh Kabupaten yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan dan prioritas pembangunan.

Kondisi Geografis

Luas Kabupaten Buleleng 1.365,88 Km2 atau 24,25 % dari luas Propinsi Bali dengan topografi berbukit menjadi tantangan dalam menciptakan pemerintahan yang terhubung (connected government).Lokasi kantor pemerintahan yang terpisah – pisah membuat anggaran yang dikeluarkan untuk infrastruktur jaringan menjadi membengkak, berbeda dengan Kabupaten Badung dengan Puspem nya atau Provinsi Bali dengan kawasan Renon Civic Center -nya. Investasi awal untuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tidaklah kecil belum lagi anggaran untuk pemeliharaannya.

Perkembangan TIK di Kabupaten Buleleng periode 2008 – 2012

Dinas Komunikasi dan Informatika  selaku leading sector dalam hal implementasi TIK di Kabupaten Buleleng telah melaksanakan beberapa kegiatan. Seluruh SKPD sudah terhubung melalui jaringan intranet dengan menggunakan metode nirkabel (wireless) dengan frekuensi 2,4 GHZ.  Jalur komunikasi ini digunakan untuk berbagai koneksi internet dan komunikasi suara berbasis internet (VOIP).

Selain itu juga telah terbangun website sebagai media penyebaran informasi dengan www.bulelengkab.go.id sebagi domain utama. Setiap SKPD juga sudah mendapat kesempatan untuk memiliki website yang disebut sub domain. Penamaan ini sudah mengikuti cara penamaan domain go.id dari Permen Kominfo No 28 tahun 2008.

Pengelolaan Keuangan

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sejak tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah menggunakan aplikasi atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang disediakan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). SIPKD diimplementasikan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng tepatnya di Sub Bagian Anggaran di Bagian Keuangan. Sistem informasi ini sudah didukung dengan infrastruktur perangkat keras dan  jaringan sendiri. Sampai dengan akhir 2012, aplikasi ini tersambung sampai ke seluruh SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Buleleng.

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Untuk pengadaan barang jasa pemerintah, Kabupaten Buleleng sudah mengodopsi cara pengadaan secara elektronik (e-procurement). Lebih jauh tentang pengadaan secara elektronik dapat dilihat di perkembangan LPSE Kabupaten Buleleng.

Beberapa SKPD sebenarnya sudah mengimplementasikan sistem informasi untuk keperluan  intern instansinya. Sistem informasi tersebut ada yang pengadaannya di pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Lembaga atau Kementrian, namun ada juga yang diadakan sendiri. Seperti contoh, Dinas Pendidikan dengan jardiknas, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan aplikasi Mutasi Data Keluarga (MDK), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) dengan Sistem Informasi Desa dan lain – lain.

Dalam pengembangan e-government, Pemerintah seharusnya  memahami kapabilitas TIK secara menyeluruh  dalam rangka peningkatan mutu dari pelayanan publik.  E-government bukan sekedar pembuatan sistem informasi pada tiap tiap SKPD tetapi bagaimana system informasi itu bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam proses pemerintahan. Sistem informasi yang terintegrasi dengan data yang akurat dapat digunakan sebagai penunjang keputusan dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemangku kepentingan.

Konsistensi sebuah layanan publik merupakan hal  yang mesti diperhatikan ketika  penerapan e-government sudah mulai diimplementasikan. Semua unsur yang terlibat dalam penerapan e-government baik itu perangkat keras maupun sumber daya manusia-nya harus mampu menjamin seluruh aktivitas pemerintah berjalan secara lebih baik.

Tulisan terkait :

  1. Manfaat Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemerintah daerah
  2. Perkembangan LPSE Buleleng
  3. Penggunaan Email Resmi Pemerintah
  4. Penggunaan Aplikasi SIMAYA dari Kementrian Kominfo
  5. Regulasi Terkait e-Government

 

About budarsa

Bloger tahap belajar. Bekerja sebagai pegawai di pemkab Buleleng, Bali.

3 comments

  1. Mantap bos… Salam dari Yan Bagia di Lovina

  2. memang, kebutuhan akan internet, apalagi yang cepat, makin besar sekarang.. kalo gak bisa akses internet bisa langsung jauh tertinggal informasinya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*