Tantangan Pengembangan e-Government di Kabupaten Buleleng

tik kabupaten buleleng

Otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih luas. Pemerintah Daerah bisa merencanakan sendiri program – program prioritas apa saja yang akan dikembangkan. Begitu juga dalam hal kebijakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menunjang proses pemerintahan. Dengan menggunakan TIK secara tepat dalam proses pemerintahan, maka proses pemerintahan akan dapat berjalan dengan lebih cepat, efektif dan efisien yang pada akhirnya penyerapan anggaran lebih optimal.

Tingkat penerapan TIK atau e-goverment masing – masing Pemerintah Daerah di Indonesia berbeda – beda tergantung kebijakan yang terapkan. [Read more...]

Perkembangan LPSE Buleleng

lpse buleleng

Analisis mengenai implikasi penerapan pengadaan barang jasa pemerintah masih “seksi” untuk diangkat menjadi judul skripsi bahkan untuk tesis. Tulisan ini merupakan sedikit penjelasan bagi teman yang sedang menulis terkait dengan LPSE di Kabupaten Buleleng. [Read more...]

Mengenal Enkripsi dalam Sistem e-procurement

Perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)  di Indonesia bisa dibilang cukup pesat, ini bisa dilihat dari hampir semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah memiliki layanan pengadaan secara elekronik (LPSE). Sistem pengadaan secara elektronik ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). [Read more...]

LPSE Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng  mempunyai Layanan Pengadaan Secara Elektronik sejak tahun 2012.

Pada tahun 2011, dibawah koordinasi dari Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng mulai membentuk LPSE Service Provider bergabung dengan LPSE Provinsi Bali. Dengan tujuan agar dapat melakukan pengumuman pelelangan sementara proses lelang masih dilakukan dengan konvensional atau non-eproc. Sesuai dengan amanat dari Perpres no 54 tahun 2010 pada waktu itu. Untuk itu dibuatkan Surat Keputusan (SK) untuk satu orang menjadi Admin Agency untuk didaftarkan di LPSE Provinsi Bali. Dengan adanya Admin Agency maka Panitia Pengadaan di Kabupaten Buleleng mendapatkan hak akses ke LPSE Provinsi Bali dan bisa membuat pengumuman pengadaan disana.

lpse buleleng

Tampilan dari LPSE Kabupaten Buleleng

Alamat website LPSE Kabupaten Buleleng adalah http://lpse.bulelengkab.go.id

Pada tahun 2012 dibentuk LPSE system provider melalui Keputusan Bupati Buleleng dengan pengelola dari Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah dan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng.

Pada tahun 2013, susunan keanggotaan dari pengelola LPSE Kabupaten Buleleng dirombak dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Buleleng Nomor:030/211/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pengelola teknis dari LPSE Buleleng semua diambil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng. Pengelola teknis terdiri dari Administrator Sistem Elektronik, Teknis layanan dan Dukungan dan Teknis Registrasi dan Verifikasi. Bersamaan dengan pembentukan LPSE, Pemkab Buleleng juga mengeluarkan Peraturan Bupati (perbup) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa pemerintah Secara Elektronik (e-procurement) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Mulai tahun 2013 di Kabupaten Buleleng juga dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa terpusat pada satu tempat. ULP terdiri 4 (empat) Kelompok Kerja (pokja) untuk menangani paket pengadaan. Seluruh paket pekerjaan dengan sistem lelang dan seleksi tahun dilaksanakan dengan 100 persen e-proc.

Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Buleleng

 Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE) Kabupaten Buleleng menggelar pelatihan untuk PPK untuk mengakomodir LPSE 3.5 dimana PPK dilibatkan dalam SPSE. Pelatihan diikuti oleh seluruh PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng.

Dalam aplikasi SPSE tugas PPK memang tidak sebanyak tugas Panitia Pengadaan, hanya ada dua form yang harus diisi yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPBBJ) dan Nilai Kontrak.