Thursday , 14 December 2017
Home » E-Government » Mengapa Instansi Pemerintah harus Menggunakan Software Open Source?

Mengapa Instansi Pemerintah harus Menggunakan Software Open Source?

Penggunaan perangkat lunak dengan kode sumber terbuka (open source) di instansi pemerintah Indonesia dimulai sejak dideklarasikannya Indonesia go Open Source (IGOS) pada tanggal 30 Juni 2004 oleh Kementrian Negara Riset dan Teknologi, Kementrian Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Pendidikan Nasional.

Kemudian dikeluarkan Surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat lunak Legal dan Open Source Software, paling lambat tanggal 31 Desember 2011. Namun sampai saat hanya beberapa daerah saja yang telah menggunakan perangkat lunak open source ini secara menyeluruh.

Berikut adalah beberapa alasan kenapa pemerintah atau khususnya pemerintah daerah seyogyanya menggunakan perangkat lunak open source :

Kebutuhan

Penggunaan komputer yang paling banyak adalah untuk proses administrasi seperti pengolah kata, pembuatan tabel dan perhitungan (spreadsheet) dan presentasi semua itu bisa dilakukan menggunakan software open source seperti Libre Office. Penggunaan Libre Office ini tidaklah jauh berbeda dengan penggunaan aplikasi perkantoran propietary.

Interoperabilitas

Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika sudah mengeluarkan  Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik dengan tag lineApapun Aplikasi Perkantorannya, ODF dan PDF Format Dokumennya”. Pedoman yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri ini bertujuan agar ada standar format dokumen sehingga memudahkan pertukaran data dalam tata kelola pemerintahan khususnya yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk pelayanan publik.

Penghematan Anggaran

Free open source Software adalah perangkat lunak yang bisa digunakan secara gratis. Bagi pemerintah daerah dengan pendapatan yang relatif rendah tentu akan terbebani ketika harus mengalokasikan anggaran untuk pembelian perangkat lunak.

About budarsa

Bloger tahap belajar. Bekerja sebagai pegawai di pemkab Buleleng, Bali.

2 comments

  1. Sayangnya, belum semua familiar dengan app IGOS itu bli. seperti Open Office misalnya. awal kan rencananya seperti skenario diatas ? tapi banyak yang tidak terakomodir, akhirnya kami merancang biaya untuk pembelian MS Office resmi.

  2. Untuk merubah indonesia dari pemakai software bajakan ke opensoure. salah sasaran kalau dimulai dari instansi pemerintah. sangat sulit untuk merubah kebiasaaan bisa mengganggu pekerjaan. Sasaran yang tepat adalah di dunia pendidikan karena didunia pendidikan tahap belajar. Sehingga untuk generasi berikutnya sangat mudah indonesai menjadi go open source. Jadi Menpan, Menristek, harus bekerja sama di Mendiknas, untuk mewajibkan pada pelajaran TIK menggunakan software opensource. jika opensource sudah masuk kurikulum wajib mau tidak mau sekolah harus mengikuti. pasti berhasil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*